Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyampaikan perlu melakukan revisi data masyarakat miskin pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tujuannya agar angka kemiskinan dapat lebih efektif dalam mengatasinya.
Data Statistik tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 25 juta masyarakat miskin di Indonesia. Sedangkan data BPJS mencatat golongan masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) lebih dari 96 juta orang.
“Pemerintah harus lebih detail pada data awal yang menjadi pondasi kebijakan kedepannya. Masih banyak yang menjadi beban dan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang.” tutur Ajib Hamdani.
Ajib sampaikan alokasi belanja APBN tahun 2025 sebesar Rp 3.613,1 triliun dibantu penerimaan negara dengan alokasi Rp3.005,1 triliun. Menurutnya, tantangan pada pemerintahan baru adalah tingginya angka pengangguran yang mencapai 5,2% pada April 2024 menurut International Monetary Fund (IMF).
Selain itu, juga terjadi peningkatan pada Incremental Output Ratio (ICOR) atau tambahan modal baru untuk meningkatkan atau menambah unit output. Maka, investasi telah menurun dalam kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Solusi dari tantangan ekonomi tersebut adalah jajaran kabinet baru kedepan harus bisa menerjemahkan visi dan misi Asta Cita Prabowo-Gibran dengan kerangka reformasi ekonomi struktural. Karena saat ini butuh kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor ekonomi dengan perubahan fundamental pada sistem ekonomi, regulasi, dan infrastruktur.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan masa bakti 2024-2029. Prabowo menyampaikan angka kemiskinan yang masih tinggi walaupun Indonesia masuk dalam G20 sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia.
Sumber : antaranews.com