Dorong Partisipasi Perempuan, Aisyiyah Jatim Selenggarakan Kelas Kebijakan Publik
Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Jawa Timur menyelenggarakan Serial Kelas Kebijakan Publik sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam ruang kebijakan publik. Program ini diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA).
Kegiatan berlangsung secara daring pada Sabtu (2/5/2026), diikuti 160 peserta dari unsur Pimpinan Wilayah dan 38 Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) se-Jawa Timur. Dua narasumber yang hadir adalah Andi Suwarko dan Titi Anggraini, keduanya memiliki latar belakang akademik dan aktivisme yang kuat di bidang kebijakan publik.
Kegiatan terbagi dalam dua sesi. Pada sesi pertama, Andi Suwarko memaparkan dasar-dasar kebijakan publik secara komprehensif. Sementara pada sesi kedua, Titi Anggraini mengulas urgensi partisipasi perempuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan memonitoring kebijakan publik.
Andi menjelaskan berbagai bentuk dokumen kebijakan yang umum dijumpai, seperti undang-undang, peraturan daerah, hingga kebijakan teknis di tingkat institusi. Ia juga menekankan pentingnya memahami tujuan kebijakan sebagai upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengelola konflik kepentingan dalam proses perumusannya.
Ia turut menguraikan berbagai kategori kebijakan publik, seperti kebijakan distributif, regulatif, dan redistributif. Klasifikasi ini penting agar peserta mampu membaca arah kebijakan dan memahami dampaknya terhadap kelompok tertentu, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
“Tanpa pemahaman yang kuat tentang jenis dan tujuan kebijakan, kita akan kesulitan melakukan advokasi yang tepat sasaran,” tambahnya.
Pentingnya Keterlibatan Perempuan dalam Kebijakan
Pada sesi kedua, Titi Anggraini menyoroti pentingnya perspektif GEDSI dalam negara demokrasi. Ia menegaskan bahwa keterlibatan perempuan bukan sekadar soal representasi, melainkan menyangkut keadilan substantif dalam kebijakan.
“Perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda, sehingga perspektif mereka sangat penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif,” jelas Titi.
Ia menambahkan, banyak kebijakan publik yang belum sensitif gender akibat minimnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi perempuan, menurutnya, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari keterlibatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) hingga advokasi kebijakan berbasis komunitas.
Titi juga menegaskan bahwa organisasi perempuan seperti ‘Aisyiyah memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Ia mendorong kader untuk mengoptimalkan jaringan organisasi sebagai modal sosial sekaligus meningkatkan literasi kebijakan agar mampu membaca peluang, memahami proses legislasi, dan menyusun rekomendasi berbasis data.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi yang berlangsung aktif. Berbagai pertanyaan diajukan seputar strategi advokasi di tingkat daerah, tantangan keterlibatan perempuan dalam politik lokal, hingga cara membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Ketua PWA Jawa Timur, Rukmini Amar, menyatakan bahwa melalui program ini, ‘Aisyiyah meneguhkan komitmennya untuk terus mendorong keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang strategis, termasuk dalam proses kebijakan publik. Kelas Kebijakan Publik ini pun menjadi langkah strategis LPPA dalam memperkuat kapasitas kader di bidang kebijakan.