Darurat Energi Dunia: Apakah Indonesia Masih Aman?
Konflik perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran berdampak pada sektor energi di berbagai negara. Dampak ini paling terlihat ketika Iran menguasai Selat Hormuz jalur strategis pengiriman minyak dunia. Sebagai respons atas serangan yang terjadi antara AS dan Iran pada Februari 2026. Akibatnya, transportasi kapal pengangkut bahan bakar mengalami gangguan, bahkan beberapa negara bahkan telah menyatakan kondisi krisis energi.
Seperti Korea Selatan pada Rabu (25/3/2026) menghimbau kepada masyarakatnya untuk tanggap darurat nasional dengan gerakan berhemat energi. Di Bangladesh, kekhawatiran krisis BBM membuat asosiasi pemilik SPBU mengancam menghentikan operasional jika kondisi tidak segera membaik. Filipina, telah menetapkan darurat energi nasional sejak Selasa (24/3/2026) dan menganggarkan dana darurat 20 miliar peso (sekitar 56,1 triliun). Untuk membeli 2 juta barel bahan bakar seperti minyak olahan dan elpiji. Sementara itu, Jepang berupaya menstabilkan harga BBM tidak lebih dari 170 yen per liter, Jepang mengambil langkah mitigasi dengan melepaskan paket mitigasi 400 juta barel minyak dari anggota IEA sekaligus memperluas pembangunan pembangkit tenaga angin lepas pantai dan energi hidrogen.
Bagaimana dengan Indonesia?
Menurut pakar Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai Indonesia belum melakukan upaya riil, terutama upaya dalam menyiapkan paket mitigasi. Bhima mengibaratkan kondisi Indonesia pada fase quite before the strorm atau sunyi sebelum badai. Menimbang negara lain sudah mengeluarkan kebijakan darurat energi serta menyiapkan antisipasi. Ia menyoroti upaya Jepang yang memiliki cadangan BBM hingga 245 hari, sedangkan Indonesia memprediksi hanya 25 hari. Jepang mengambil berbagai langkah mitigasi, termasuk melepaskan 400 juta barel minyak dari anggota IEA serta memperluas pengembangan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai dan energi hidrogen. Ia juga menegaskan bahwa konsumsi BBM dan LPG masyarakat indonesia tergolong tinggi, sedangkan impor dari Selat Hormuz belum bisa dipastikan karena konflik. Subsidi energi diprediksi butuh tambahan anggaran sekitar 126 triliun, namun belum ada rancangan APBN dengan DPR.
Himbauan Menteri ESDM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahaddalia menanggapi keadaan darurat energi pada negara-negara di Asia, bahkan hampir semua negara. Ia menegaskan pasokan energi Indonesia cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia meyakinkan bahwa kebutuhan solar tidak bergantung dari impor, sedangkan kebutuhan impor BBM jebis bensin sekitae 50 persen dan liquefied petroleum gas sekitar 70 persen. Untuk kedua kebutuhan tersebut ia telah mencari alternatif sumber selain dari negara Timur Tengah. “Meskipun kita dalam kondisi yang baik, saya mohon dukungan seluruh masyarakat Indonesia, untuk memakai energi secara bijak. Ini tidak hanya masalah masyarakat, tetapi masalah bersama,” ujar Bahlil.
