Penguatan Tata Kelola AI Jadi Strategi Utama Mitigasi Risiko dan Keamanan Data
Melansir dari komdigi.go.id, Pemerintah menegaskan bahwa pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (AI) tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa tata kelola yang kuat. Penggunaan AI terus meningkat, namun belum diimbangi kesiapan regulasi yang memadai. Akibatnya muncul potensi ancaman mulai dari disinformasi, kebocoran data, hingga serangan siber. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Nezar Patria dalam Forum Leadership Awareness Data & AI Governance di Jakarta Selatan, Rabu (08/04/2026).
Konten AI Makin Sulit Dibedakan dari Karya Manusia
Nezar Patria menyebut transformasi digital kini bergerak dengan kecepatan luar biasa. Pemanfaatan data dan AI bukan lagi sekadar wacana masa depan, melainkan sudah menjadi bagian nyata dari keseharian masyarakat. Ia juga menyoroti maraknya penggunaan AI generatif yang merambah berbagai aktivitas. Termasuk produksi konten digital yang semakin sulit dibedakan antara buatan manusia dan mesin.
“Makin lama makin halus, makin smooth, dan kadang-kadang kita sulit membedakan apakah ini asli atau bukan. Maksudnya asli apakah dibuat oleh manusia atau dibuat oleh mesin,” ujar Nezar.
Informasi Palsu Jadi Ancaman Nyata
Para ahli menyebut fenomena ini sebagai realitas sintetis (synthetic reality), kondisi di mana konten buatan AI semakin sulit dibedakan dari konten asli. Pemerintah menilai hal ini sebagai tantangan terbesar ke depan. Pasalnya, berpotensi merusak kualitas informasi publik, mulai dari munculnya bias, misinformasi, hingga disinformasi yang kian masif.
“Nah ini yang menjadi tantangan terbesar buat kita ke depan dalam melakukan satu mitigasi. Jika produk-produk yang dihasilkan oleh generatif AI ini membawa dampak misalnya bias ataupun membawa dampak misinformasi dan disinformasi,” tegas Nezar.
AI Tetap Diandalkan untuk Dorong Ekonomi Digital
Di sisi lain, pemerintah tetap memandang AI sebagai penggerak utama ekonomi digital nasional dengan potensi pertumbuhan yang signifikan.
“Pemerintah memandang perkembangan AI dan pemanfaatan data berskala besar sebagai katalisator utama bagi pertumbuhan ekonomi digital,” tuturnya.
Manusia Harus Tetap Pegang Kendali atas AI
Nezar menegaskan bahwa AI harus tetap berada dalam kendali manusia, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah mendorong teknologi ini berfungsi sebagai alat pemberdayaan, bukan pengganti peran manusia.
“Artificial intelligence ini harus diposisikan sebagai alat pemberdayaan, empowerment tool, bukan sebagai pengganti peran manusia,” jelasnya.
Keamanan Digital Tidak Bisa Diabaikan
Pemerintah juga menaruh perhatian serius pada aspek keamanan siber. Meningkatnya konektivitas digital memperluas kerentanan terhadap serangan siber. Keamanan pun harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap perancangan platform digital.
“Kita tidak mungkin mendesain satu platform digital tanpa memperhitungkan soal security. Karena semakin terkoneksi dunia ini ya, makin well connected tidak ada tempat yang aman,” imbuhnya.
Pemerintah tengah menyiapkan berbagai instrumen regulasi, termasuk peta jalan AI nasional dan etika tata kelola AI, guna memastikan pemanfaatan teknologi berjalan secara aman dan bertanggung jawab.”Saat ini mohon doanya juga semoga peraturan presiden tentang Peta Jalan AI Nasional dan Etika Tata Kelola AI ini bisa segera kita rampungkan,” ujar Nezar.