Pascaiduladha, Bapanas Pastikan Harga Pangan Pokok Masih Terkendali
Gejolak geopolitik global yang berpotensi memicu fluktuasi harga pangan dijawab Indonesia dengan memperkuat neraca pangan nasional. Stabilitas ini mulai terlihat pascaperayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha pekan ini, seiring berbagai program intervensi pangan pemerintah yang semakin digencarkan.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, mengatakan kondisi neraca pangan nasional masih terbilang kuat meski situasi global tengah tidak menentu. Hal itu disampaikannya dalam webinar Pangan Talk, Jakarta, yang dikutip Minggu (31/5/2026).
Maino juga mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan inflasi pada April 2026, sebagai indikator bahwa harga pangan secara nasional masih terkendali. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa distribusi pangan masih menjadi pekerjaan rumah bersama, karena sentra produksi belum merata di seluruh wilayah dan waktu panen yang berbeda-beda antardaerah.
Berdasarkan pemantauan Bapanas hingga 29 Mei 2026 atau dua hari setelah Iduladha, rerata harga sejumlah komoditas pangan pokok strategis masih berada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen. Beras medium secara nasional rata-rata dihargai Rp 13.456 per kilogram (kg), turun tipis 0,19 persen dibandingkan sepekan sebelumnya.
Adapun beberapa komoditas masih tercatat di atas batas HAP. Bawang merah berada di Rp 47.185 per kg, melampaui HAP tertinggi sebesar Rp 41.500 per kg. Cabai merah keriting tercatat Rp 60.638 per kg, di atas HAP maksimal Rp 55.000 per kg. Harga cabai rawit merah juga masih perlu mendapat perhatian karena fluktuasinya. Sementara daging ayam ras di Rp 38.385 per kg dan telur ayam ras di Rp 29.469 per kg, keduanya masih di bawah ambang HAP.
Maino menegaskan bahwa pengawasan pemerintah tidak hanya tertuju pada harga di tingkat konsumen. Kesejahteraan produsen pangan dalam negeri pun harus diperhatikan, karena tidak jarang harga di tingkat petani justru terlalu rendah meski harga konsumen terbilang wajar.
“Jadi semua harus kita lindungi, karena produsen kita juga harus mendapatkan harga yang wajar, yang menguntungkan, agar mereka tetap semangat berproduksi. Produksi juga penting karena selama ini kita bicara gejolak harga seolah-olah di tingkat konsumen saja. Kita lupa di tingkat produsen juga kadang harganya tidak stabil atau mengalami gangguan,” jelas Maino.
Oleh sebab itu, intervensi pemerintah dirancang untuk menjangkau kedua sisi. Di tingkat produsen, pemerintah melakukan penyerapan hasil panen dengan harga yang layak. Di tingkat konsumen, disalurkan beras SPHP. Penyaluran jagung SPHP juga dilakukan untuk membantu para peternak yang saat ini menghadapi tekanan harga pakan yang sedang tinggi.
Salah satu program yang paling digencarkan adalah SPHP beras. Total realisasi penyaluran sejak Januari hingga Mei 2026 mencapai 507 ribu ton, terdiri atas 221 ribu ton pada Januari–Februari sebagai perpanjangan SPHP beras tahun 2025, serta 286 ribu ton pada Maret–Mei dalam skema SPHP beras tahun 2026. Realisasi ini melonjak 180 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 181 ribu ton.
Di samping itu, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng juga telah disalurkan pemerintah melalui Perum Bulog kepada 15,4 juta keluarga penerima manfaat hingga akhir Mei 2026. Sebagai pembanding, pada Mei 2025 program bantuan pangan ini belum berjalan sama sekali.
Seluruh beras yang digunakan dalam program intervensi tersebut bersumber dari produksi dalam negeri. Pengadaan setara beras dari hasil panen lokal oleh Bulog hampir menyentuh angka 3 juta ton menjelang akhir Mei, melampaui realisasi Januari–Mei 2025 yang berkisar 2,5 juta ton.
Gerakan Pangan Murah (GPM) pun tak ketinggalan digencarkan. Hingga penghujung Mei, GPM telah terlaksana sebanyak 5.037 kali di 417 kabupaten/kota, jauh melampaui realisasi GPM pada periode yang sama tahun 2025 yang tercatat 3.482 kali.
Secara terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor pangan pokok strategis saat ini hanya berkisar 4-5 persen. Dari total proyeksi produksi dalam negeri sebesar 73,7 juta ton untuk 11 komoditas pangan pokok, deviasi yang harus ditutup melalui impor hanya sekitar 3,2 juta ton atau sekitar 4,5 persen.
Amran menegaskan tekadnya untuk terus menekan porsi impor pangan melalui akselerasi produksi dalam negeri. Pernyataan itu sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang dinilai justru diuntungkan oleh ketergantungan impor pangan Indonesia.
Sebagai catatan, sejak 2025 Indonesia telah menghentikan impor beras umum dan jagung pakan yang sebelumnya volumenya cukup besar. Komitmen itu berlanjut di tahun 2026 dengan tambahan penghentian impor gula untuk konsumsi.
Sumber:Badanpangan