65,8 Persen Garis Pantura terkena erosi, BRIN Ungkap Krisis Pesisir Berlapis

Kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yang membentang dari Kabupaten Serang hingga Kabupaten Situbondo [dilaporkan] mengalami erosi pada 65,8 persen pada area garis pantainya. Tingginya tingkat abrasi pesisir ini mengakibatkan degradasi lingkungan yang berdampak langsung pada hilangnya ruang hidup warga dan terganggunya infrastruktur ekonomi di wilayah tersebut.

Melansir dari brin.go.id Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tubagus Solihuddin menyoroti pembangunan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi di Pantura berjalan sangat masif akibat tingginya tekanan demografi. Hal ini berujung pada ekstraksi sumber daya laut dan pesisir yang tidak terkontrol.

“84 persen Pantai Utara Jawa tersusun oleh endapan pluvial dan endapan delta. Secara geologi, endapan yang menyusun Pantai Utara Jawa masih unconsolidated, belum terkompaksi dengan kuat sehingga sangat mudah mengalami erosi dan pemampatan,” paparnya.

Kerentanan ini diperparah oleh kondisi morfologis di kawasan tersebut. Kondisi Pantai Utara Jawa didominasi pantai berelief rendah dengan elevasi ketinggian kurang dari 10 meter, dan itu menempati 83 persen dari panjang seluruh Pantai Utara Jawa,” jelasnya.

Lebih lanjut, analisis perubahan garis pantai menggunakan Citra Satelit Sentinel selama periode 2000–2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hasilnya,perubahan garis pantai didominasi oleh laju erosi sebesar 65,8 persen, sementara tingkat akresi penambahan daratan hanya berada di angka 34,2 persen.

Tubagus menyoroti anomali hasil pemantauan tersebut, yakni erosi yang masif justru terjadi di lingkungan delta yang secara alamiah merupakan area sedimentasi. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan aktivitas modifikasi di daerah hulu, seperti kanalisasi, pembelokan arah sungai, dan pembangunan bendungan, yang pada akhirnya memutus suplai sedimen ke wilayah muara pesisir.

Dampak dari modifikasi antropogenik ini terekam jelas di berbagai titik. Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi telah lenyap tererosi akibat pembelokan aliran Sungai Ciujung Baru.

Di kawasan Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi, air laut telah merangsek masuk hingga 4 kilometer ke daratan, menenggelamkan infrastruktur publik secara permanen serta merendam lebih dari 1.000 hektare tambak warga.

Selain Bekasi, hal serupa juga tercatat di Legonkulon, Subang, di mana intrusi air laut sejauh 2 km telah merendam 700 hektare tambak. Abrasi juga mengikis jalan desa sepanjang 500 meter hingga 1 km di Krangkeng, Indramayu.

Khusus di wilayah Demak, Tubagus mengungkapkan catatan historis bahwa wilayah tersebut pada abad 15–16 merupakan perairan Selat Muria yang kemudian tertutup sedimentasi menjadi daratan. Kini, air laut kembali masuk sejauh 5 hingga 6 kilometer ke daratan Demak, menelan sawah dan kawasan permukiman.

Kondisi ini diperparah oleh dua ancaman berlapis, yakni kenaikan muka air laut (Sea Level Rise/SLR) dan penurunan muka tanah (Land Subsidence). Berdasarkan pemodelan data altimetri (1993–2025), tren kenaikan muka air laut di Pantura mencapai rata-rata 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun, dengan akumulasi kenaikan hingga 15,5 sentimeter dalam kurun waktu 32 tahun.

Tubagus memaparkan data geospasial (2017–2023), bahwa laju amblesan tanah tertinggi tercatat di Demak sebesar 16 cm/tahun, disusul Jakarta (15 cm/tahun), Sidoarjo (14 cm/tahun), dan Pekalongan (11 cm/tahun). Penurunan muka tanah juga teridentifikasi di Surabaya (8 cm/tahun), Brebes (7 cm/tahun), serta Serang, Cirebon, dan Indramayu (masing-masing 6 cm/tahun).

Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Sebagaimana telah disampaikan, tidak hanya erosi, abrasi, banjir, tapi juga kenaikan muka air laut dan ambelasan tanah. Dan itu bukan isu lokal, itu isu nasional. Mengingat Pantura Jawa sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” tegas Tubagus.

Menurutnya, akar permasalahan pesisir Pantura bersifat sistemik. Faktor pemicunya mencakup alih fungsi lahan masif, termasuk lebih dari 1.500 km persegi area terbangun dan 5.449 km persegi persawahan, serta pembabatan mangrove dan struktur penahan ombak yang dibangun secara sporadis dan tidak terintegrasi.

Menghadapi kompleksitas krisis tersebut, Tubagus menekankan pentingnya transisi menuju pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan. Ia menegaskan tidak ada solusi tunggal yang bisa diterapkan di seluruh kawasan Pantura. Karena setiap segmen pantai memiliki karakteristik dan morfologi yang berbeda, intervensi fisik di satu area belum tentu relevan untuk area lainnya.

Ke depannya, ia mendorong arah kebijakan penanganan pesisir mutlak dilandaskan pada riset saintifik, data yang kredibel, serta mengedepankan keseimbangan ekosistem, tidak hanya pembangunan insfrastruktur.